Hari Kedua Ramadhan, Gubernur Andi Sudirman Pantau Stok dan Harga Bahan Pokok di Pasar Terong

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Terong Makassar, Jum'at 24 Maret 2023.

Baca juga: Antusias Masyarakat Belanja di Pasar Murah Sembako oleh Pemprov Sulsel

Dalam pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Tradisional, turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Hilman Pujana; Forkopimda Sulsel; serta para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

"Sore ini, kita melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Terong Makassar. Dari pantauan di Pasar Tradisional ini, harga ada yang mengalami kenaikan namun masih relatif stabil. Stok bahan pokok kita juga aman, " ungkapnya.

Baca juga: Perekonomian Sulawesi Selatan di Bawah Kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman Tumbuh 4,65 Persen

Dari pantauan di Pasar Terong, diantaranya harga bawang merah 35 ribu/kg; minyak kemasan Rp 22 ribu/liter; minyak curah Rp 13.300/kg; cabai Rp 50 ribu/kg; ayam Rp 60 ribu/ekor.

Untuj menjaga stabilitas pasokan, Pemprov Sulsel bersama Kabupaten/Kota terus berkoordinasi mengenai harga dan ketersediaan stok bahan pokok.

Baca juga: Johnny Gerard Plate: Produk Asing Ilegal di E-Commerce, Menkominfo Siapkan Sanksi Tegas

Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku salah satu langkah untuk menekan kenaikan harga, apa bila sudah melampaui batas adalah dengan operasi pasar.

"Pemerintah terus memastikan ketersediaan stok dan harga di bulan Ramadhan ini. Jika harga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, maka akan dilakukan operasi pasar, " jelasnya.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Adanya Aksi Penimbunan Stok Minyak Goreng

Untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, Pemprov Sulsel melakukan memantau dan berkoordinasi dengan gudang distributor, pasar tradisional, pasar ritel modern, serta produsen. 

"Kita menghimbau masyarakat untuk bijak dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan, " ungkapnya.(***)

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik